Proposal Jordania tidak di dukung

tesasembiring
tesasembiring
Dec 17, 2014, 5:48 PM |
0

Presiden Palestina Mahmoud Abbas setelah kematian mentrinya oleh pasukan Israel mendesak digelarnya pemungutan suara atau voting dewan keamanan PBB tentang resolusi mengakhiri pendudukan Israel di teritorial Palestina,Rabu (17/12). Desakan itu dinilai lebih sekedar simbolik.

Abbas berada dalam tekanan setelah strateginya mewujudkan kemerdekaan Palestina lewat negosiasi dengan Israel gagal. Draf resolusi untuk mengakhiri pendudukan Israel telah diedarkan kepada 15 anggota DK PBB oleh Jordania,bulan lalu.

Dalam draf itu disebutkan,Israel harus meninggalkan teritori Palestina yang mereka duduki paling lambat 16 November 2016.Selain itu muncul juga tuntutan pengakuan atas Palestina sebagai suatu negara,tanpa ada pembicaraan soal pertukaran tanah diantara kedua pihak atau langkah-langkah pengamanan.

"Apakah kami punya sembilan suara di dewan keamanan atau tidak,keputusan telah diambil untuk menghadirkan resolusi Palestina-Arab di dewan keamanan ,Ranu," kata Wessel abu Youseff,pejabat PLO, minggu.

Menurut pejabat yg mau menyebut namanya oleh Assosiated press, proposal Jordania hanya mendapat dukungan tujuh yg mestinya harus sembilan dari 15 anggota DK PBB. Artinya,tanpa veto yg biasa dilakukan AS dalam masalah-masalah yg terkait Israel,proposal resolusi menghentikan pendudukan Israel di Palestina dalam dua tahun bakal kandas di tempat Palestina sendiri.

Selain proposal Jordania ada proposal yang lain yg diusulkan Perancis yg menawarkan kerangka waktu dua tahun untuk perundingan. Targetnya terwujudnya solusi dua negara. Palestina dan Israel secara berdampingan.

Draf Perancis itu menyinggung soal perbatasan timur tengah 1967 sebagai dasar pembagian wilayah. Draf resolusi diajukan Perancis dengan kerangka waktu kurang definitif yakni senelum pemilu Israel 17 Maret. Seorang diplomat batar mengatakan, Eropa merasa AS terbuka pada kemungkinan itu.

Palestina berusaha mewujudkan negara di tepi barat,Gaza dan Jerusalem timur wilayah yg direbut Israel pada 1967. Pada 2012 Majelis Umum PBB mengakui negara Palestina sebagai pemantau. Belakangan Parlemen sejumlah negara Eropa mendesak pemerintahannya mengakui negara Palestina.

Pejabat AS belum mempertimbangkan mana diantara dua draf ini yaitu Draf Jordania atau Draf Perancis yg bisa diterima.  Netanyahu mengatakan,penarikan mundur dari tepi barat bakal memberi jalan bagi Hamas untuk mengambil alih wilayah itu,seperti yg terjaddi Gaza setelah penarikan Israel 2005 dalam pertemuannya dengan John Kerry di Italia.

Abraham Tesa Sembiring di jakarta.